Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Bandarlampung, pada Kamis, 6 Maret 2025. Acara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo.
Hadir dalam kesempatan itu, anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Sertijab ini menjadi momen penting dalam rangka memastikan kelancaran tugas pengawasan keuangan di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberikan apresiasi yang tinggi kepada Masmudi atas kinerjanya yang sangat baik selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung. Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini mengemban tanggung jawab sebagai kepala yang baru. “Kami berharap kerjasama yang telah terjalin baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung dapat semakin erat di masa mendatang,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza juga menggarisbawahi pentingnya sinergi berbagai pihak untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yang mengusung tema “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Menurutnya, pencapaian visi tersebut tidak hanya memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah, tetapi juga dukungan penuh dari lembaga-lembaga negara, termasuk BPK.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Beberapa prioritas utama, antara lain penguatan ideologi Pancasila, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan dari desa ke kota, perlu terus didorong.
Dalam rincian lebih lanjut, Gubernur Mirza memaparkan tiga misi utama dalam pencapaian visi tersebut: pertama, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta ketiga, membangun kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut. Gubernur mengungkapkan harapan agar pada tahun 2025, Lampung dapat meraih WTP ke-11 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga mengajak BPK Perwakilan Lampung untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Semua ini diharapkan dapat mendukung pencapaian pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dilaksanakannya serah terima jabatan ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih solid antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta menjadikan Lampung sebagai provinsi yang semakin maju dan sejahtera di masa depan.
____
Jurnalis: Aulia
About Author
