Bandar Lampung — Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung pada Senin (2/2/2026).
RDP ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat internal Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan program kerja Tahun 2026, sekaligus penjadwalan agenda rapat terkait penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor perhubungan dan infrastruktur.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., didampingi Wakil Ketua H. Akhmad Iswan H. Caya, S.H., M.H., serta Sekretaris Komisi IV H. Yusnadi, S.T. Turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, di antaranya Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., Tondi MG Nasution, S.T., Najiullah Syarif, S.T., M.T., Budi Hadi Yunanto, M.Pd., H. Amaluddin, S.H., H.M. Hazizi, S.E., serta Muhammad Ghofur, S.Si.
Dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Kepala UPTD Terminal di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Sementara itu, dari pihak PT Pelindo Regional 2 Panjang turut hadir Manajer Keuangan dan Manajer Komersial yang memberikan pemaparan terkait pelaksanaan dan optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung membahas kontribusi PT Pelindo Regional 2 Panjang melalui program CSR, khususnya yang berkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan pelayanan perhubungan di Provinsi Lampung.
Pembahasan juga difokuskan pada aspek efektivitas, transparansi, serta optimalisasi pelaksanaan program CSR agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui forum RDP ini, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung berharap program CSR yang dijalankan oleh PT Pelindo Regional 2 Panjang dapat semakin terarah, terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah daerah, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan infrastruktur di Provinsi Lampung.
About Author
