Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga jadi bahan bancaan para pejabat dan anggota DPRD. Sejumlah anggota anggota dewan ikut memiliki dapur penyedia MBG dengan mengurangi menu untuk dapat untuk banyak. Akibatnya menu serampangan hingga terjadi keracunan massal di mana-mana.
“Bukan rahasia lai mas, di Lampung Timur program MBG dijadikan proyek. Anggta dewan, suaminya atau istrinya Kades, orang orang partai,” kata seorang penggiat pendidikan di Lampung Timur.
Hal serupa disampaikan Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, yan mengatakan, masalah itu berakar dari niat pemerintah yang tidak murni dalam menjalankan program. “Sementara, saat ini banyak sekali para penjual makanan seharga kisaran Rp10 ribu untuk sarapan,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti 14 September 2025.
“Fresh, dan belum pernah ada cerita keracunan,” tambahnya.
Dikatakan Kanti, jika pemerintah benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, seharusnya pemberdayaan pedagang kecil bisa menjadi solusi. “Mau mensejahterakan rakyat kan? Berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program pemerintah berjalan lancar,” sesalnya.
Kanti menyebut, transparansi dan pengawasan yang serius merupakan kunci sukses program ini.Namun, jika yang dikejar hanya proyek untuk keuntungan, hasilnya justru merugikan masyarakat. “Tapi jika niatnya sudah selalu cari proyek untuk cuan ya sudah. Hasilnya, anak sekolah keracunan, makanan yang disajikan lebih hina dari makanan kucing, dan makanan basi,” tandasnya.
Sebelumnya, Program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) ditopang dapur yang tersebar di berbagai daerah. Namun pelaksanaannya menuai kritik. Bagaimana tidak, dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indonesia itu beberapa di antaranya dimiliki anggota dewan.
Di Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah Anggota DPRD disebut menjadi pemilik dapur MBG. Informasi yang beredar, sebagaimana dikutip dari Kuninganmass.com, jumlahnya mencapai 20. Politisi Gerindra, H Eman Suherman membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG. Namun ia tak memastikan berapa jumlahnya. “Saya belum tau berapa banyak dewan yang memiliki MBG,” kata Eman dikutip Kamis, 11 September 2025.
Menurutnya, pemilikan dapur MVG itu tak menghambat kinerja anggota dewan. Karena sifatnya hanya sebagai investor.“Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena tidak mengelola atau berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari di dapur karena hanya sebagai investor saja, ikut berpartisipasi dalam program ini,” jelasnya.
Lombok Tengah, NTB: Kasta NTB DPD Lombok Tengah menyatakan prihatin atas dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Lombok Tengah sebagai penyedia program MBG, yang dianggap melanggar UU dan berpotensi mengganggu fungsi pengawasan dewan.
Rejang Lebong: Anggota DPRD Rejang Lebong dicegat saat mencoba melakukan inspeksi mendadak di Dapur MBG, menunjukkan adanya interaksi antara anggota dewan dan program MBG.
Cianjur: Insiden keracunan makanan MBG di Cianjur memicu reaksi dari anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Diki Ismail, yang mengancam melaporkan pengelola dapur ke Presiden Prabowo.
Keterlibatan anggota dewan dalam program MBG menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan, karena peran mereka seharusnya sebagai pengawas, bukan pelaksana program.
Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan akhir tahun 2025 sudah ada 30.000 unit dapur MBG yang beroperasi. Saat ini, sejumlah 24.000 unit masih dalam tahap pembangunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa kemitraan untuk dapur MBG terbuka untuk semua pihak, tanpa hak eksklusif bagi pihak tertentu.
Namun, beberapa pihak menilai keterlibatan legislator dalam pengelolaan dapur MBG tidak etis dan bisa mencederai tata kelola pemerintahan. Program MBG sendiri merupakan salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto, dengan target mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir 2025.
Saat ini, program ini sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat, dengan 6.610 unit dapur aktif yang melibatkan sekitar 50 tenaga kerja per dapur. Namun, ada beberapa kasus dan tuduhan yang muncul terkait keterlibatan anggota DPRD dalam program MBG di beberapa daerah.
About Author
