Bandar Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, SE, MBA. menerima audiensi Perwakilan Ombudman Republik Indonesia Pewakilan Lampung, Senin 13/01/2024.
Audiensi juga dihadiri unsur pimpinan Wakil Ketua 1
Kostiana, SE ,MH. Wakil Ketua 2 Ismet Roni SH., MH. serta Kepala perwakilan dari Ombudman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf beserta jajaran.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menyambut baik terkait program peningkatan kuwalitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. Sejalan dengan fungsi DPRD salah satunya fungsi pengawasan diharapkan adanya sinergitas program peningkatan pelayanan publik antara pihak pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung dengan Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Lampung agar kedepan lebih baik lagi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menyambut baik terkait program peningkatan kuwalitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. Sejalan dengan fungsi DPRD salah satunya fungsi pengawasan diharapkan adanya sinergitas program peningkatan pelayanan publik antara pihak pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung dengan Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Lampung agar kedepan lebih baik lagi.
Disampaikan Kepala Perwakilan Ombudman RI
Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, ada beberpa agenda penting yang menjadi perhatian terhadap pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Ada beberapa hal yang penjadi perhatian terkait peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung yaitu bidang infrastruktur, pendidikan, perikanan, agraria dan tata ruang serta bidang kesejahteraan sosial.
Ketua DPRD Provinsi Lampung merespon penyelesaian permasalahan terkiat bidang infrastruktur dan pendidikan yang menjadi titik tekan permasalahan bidang pelayanan publik.
Proses penyelesaian dapat dilakukan baik secara langsung dan berproses, secara langsung nantinya kami akan segera memanggil dan berkoorsinasi dengan pihak organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait permasalahan dan solusi penyelesaian masalah sehingga secara cepat dapat diselesaikan.
Sedangkan upaya perbaikan infrastruktur kita lakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan pemerintah pusat, contohnya perbaikan jalan dapat dilakukan upaya peningkatan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, begitu juga untuk jalan provinsi dapat ditingkatkan status menjadi jalan nasional sehingga sapat meringankan beban pembiayaan dalam perbaikan infrastruktur di Provinsi Lampung.
About Author
